Selain itu, salah satu program yang sedang berjalan untuk meningkatkan akses keuangan negara yaitu Lotim Berkembang untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM.
Kegiatan ini telah memberikan subsidi dan pinjaman sebesar Rp 463,665 juta kepada 1.655 UMKM diberikan.
Pemerintah daerah juga menggalakkan optimalisasi pajak daerah melalui digitalisasi.
Pemerintah negara bagian telah meluncurkan aplikasi pajak elektronik lokal terintegrasi Kanal Digital (manajemen dan pembayaran).
Hingga Juni 2024, tercatat transaksi nontunai pajak daerah mencapai Rp.27,733 juta lainnya.
“Pemerintah Provinsi Lombok Timur akan memastikan kehadirannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat,”
“menjembatani kebutuhan masyarakat setempat, pelaku perekonomian dan elemen lainnya, guna mewujudkan Lombok Timur yang harmonis dan maju dan tetap berkomitmen untuk ini,” katanya.
Pj Bupati Lombok Timur berbicara mengenai pelayanan publik, keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) disebabkan oleh kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai bentuk pelayanan publik di lokasinya.
Terintegrasi dengan kantor Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
MPP menawarkan 17 layanan pekerjaan mulai dari kependudukan hingga BPJS ketenagakerjaan.
