Secara khusus, pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan seperti petani tembakau, Badan Keamanan Desa (BKD), dan nelayan.
Pemerintah daerah telah memfasilitasi keikutsertaan 4.800 anggota BKD, 17.500 petani tembakau, dan 550 nelayan dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan total dana Rp.2.967.340.000.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada masyarakat rentan dan memerangi kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah harus hadir mendukung semua ini,” tegasnya.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Pertolongan Islam Indonesia untuk memperkuat masyarakat dalam menghadapi kemiskinan ekstrem.
Tapi bukan itu saja, pemerintah daerah juga berupaya menyelesaikan layanan air melalui SPAM Pantai Selatan.
Hal ini diharapkan dapat menyediakan 10.000 sambungan rumah tangga (SR) kepada 25.000 orang sehingga meningkatkan kebutuhan air minum warga Lombok Timur.
Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah yang terus dipantau setiap minggunya.
Pemerintah daerah bekerja sama dengan daerah penghasil rakkyo dalam hal ini Kabupaten Bima untuk menstabilkan harga bahan pokok tersebut.
Bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank Syariah NTB dan BUMD, kami akan mendirikan kios inflasi, dan melanjutkan kegiatan pemeriksaan bersama dengan Folkopimda di distributor dan distributor sembako (termasuk pemeriksaan distributor dan pupuk tambahan) hingga pemerintah daerah ukuran yang diambil oleh Berdasarkan perjanjian.
