Dia berharap, dengan mangadu ke Dinsnaker Mataram, maka kebijakan yayasan terkait pemotongan gaji untuk infak bisa ditiadakan, karena bagi mereka pemotongan tersebut dianggap berat, “Semoga ada soluasi,” harapnya.
Korlap aksi Syaifullah mengaku, pemotongan gaji 2,5 persen untuk infaq merupakan kebijakan yang zolim dan keputusan sebelah pihak.
“Itu hanya keputusan sebelah pihak yayasan berdasarkan kewenangannya, karena tidak ada informasi sebelumnya, gaji karyawan minus aja tetap dipotong,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Disnaker Rudi Suryawan mengatakan, persoalan pemotongan gaji untuk infaq adalah kewenangan internal yayasan, dan menurut dia tidak ada sangkut paut dengan Disnaker.
“Inikan sifatnya sumbangan atau infaq ya nanti internal mereka, kalau kami masuk ketika perusahaan memberikan upah di bawah standar baru kita turun,” ucapnya.
Namun terkait aduan tersebut, pihaknya akan melakukan komunikasi kepada pihak yayasan untuk mediasi dan berdialog dengan karyawan.
“Jadi kami minta mereka (karyawan), dialog dulu dengan pihak yayasan, mudah-mudahan ada solusi, kalau sudah ada solusi kami tidak perlu mediasi,” imbuhnya.
Untuk diketahui, sebelumnya beredar surat resmi terkait pemotongan infak sebesar 2,5% dari gaji, honorarium, atau pendapatan lainnya yang diterima oleh karyawan di lingkungan yayasan.
Surat edaran yang diterbitkan pada 26 September 2024 itu ditujukan kepada seluruh pimpinan instalasi dan karyawan/karyawati Yayasan RSI NTB.
Isi pokok dari surat edaran menyatakan pada pokonya ialah, pemotongan infak sebesar 2,5% dari gaji, honorarium, atau pendapatan lainnya yang diterima karyawan dari yayasan. ***
