KUPAS NTB – Pj Bupati Lombok Timur, M Juaini Taofik meminta seluruh kepala desa di Kabupaten Lotim meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan negara berkembang.
Hal itu diungkapkannya saat membuka diskusi akhir tahun dan rapat koordinasi Forum Komunikasi Kepala Desa, pada Senin (23/12).
Ia menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Pj Bupati Lombok Timur ajak masyarakat melestarikan sejarah dan mengembangkan potensi
Konsep “Never Split The Difference (Jangan pernah memisahkan perbedaan)” yang berdasarkan buku karya Chris Voss jadi sorotan.
Ia menjelaskan, komunikasi yang efektif dan kerja sama yang kuat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan negara.
Selain itu, pentingnya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (LAPA) dalam mengawasi penggunaan anggaran negara juga ditonjolkan.
Pj Bupati Lombok Timur ajak masyarakat melestarikan sejarah dan mengembangkan potensi
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa para pemimpin negara memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, sejak masa penjajahan.
Lebih lanjut tentang pada masa penjajahan Belanda, para pemimpin negara seringkali hanya menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan kolonial.
Penduduk desa terpaksa melakukan berbagai pekerjaan fisik seperti membangun jalan dan terowongan.
Pj Gubernur NTB raih Anugerah KPI 2024 berkat kontribusi wujudkan penyiaran berkualitas di daerah
Ia mengatakan, pemerintah Belanda menyadari pentingnya peran para pemimpin negara dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan kerja paksa.
Selanjutnya, peran kepala negara saat ini harus lebih proaktif untuk mendorong pembangunan negara yang berkelanjutan.
Jadi untuk mendapatkan sesuatu Dalam arah ini, para pemimpin negara harus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola anggaran negara, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak.
Selain itu, beliau menekankan pentingnya upaya bersama untuk mengurangi angka kemiskinan dan kenakalan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
Ia mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses anggaran negara (APBDes).
Hal ini dinilai penting agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dan, agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
