KUPAS NTB – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan universitas, baik di Pulau Jawa maupun NTB, khususnya dalam bidang riset terapan yang berorientasi pada solusi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat (4/7).
“Kita juga ada kerja sama dengan universitas-universitas besar di Pulau Jawa. Kita mau ada beberapa riset yang kita buat. Kita sampaikan ini kita harus tandem dengan universitas lokal sehingga ada transfer of knowledge yang kita harapkan. Jadi nanti dikoneksikan semua riset-riset. Saya akan investasi banyak di riset-riset ini nanti, tapi riset yang memiliki dampak. Buat saya, impact itu lebih penting. Setiap riset itu harus diarahkan untuk mencarikan solusi pada problem lokal karena universitas itu adalah solutions provider buat saya. Kami punya masalah, kami sudah sibuk dengan urusan rutin sehari-hari dan kami memang tidak dididik untuk menjadi researcher, jadi kami kasih masalahnya ke teman-teman kampus, tolong carikan solusinya,” tegas Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali pendekatan triple helix, yakni sinergi antara kampus, praktisi, dan pemerintah dalam tiap penelitian, sehingga riset tidak hanya selesai di meja akademik, tetapi terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat.
UNU NTB, kata Gubernur, menjadi salah satu perguruan tinggi yang diharapkan terlibat aktif dalam mendukung kesuksesan program unggulan Pemerintah Provinsi, yakni Desa Berdaya.
“Mengenai Desa Berdaya, saya mohon bantuan. Konsep Desa Berdaya itu sederhana aja—bahwa kita masuk ke desa itu untuk mentransformasikan, bukan untuk ngasih program, tapi untuk mentransformasikan desa itu dari tadinya kemiskinan ekstrem lompat menjadi mandiri, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi konsepnya itu keroyokan,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, Desa Berdaya adalah program yang berkesinambungan dan tetap berjalan bahkan tanpa dukungan langsung dari program pemerintah.
“Kita pengennya tuh sustainable. Jadi targetnya itu dua tahun. Setahun itu implementasi dan melakukan transformasi, tahun kedua itu maintaining, hanya menjaga memastikan bahwa yang sudah kita investasikan itu tetap bisa masuk,” imbuhnya.
