DP3AP2KB NTB pastikan korban ‘Walid Lombok’ dapat pendampingan

DP3AP2KB NTB
DP3AP2KB NTB

KUPAS NTB – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB NTB), Dra. Nunung Triningsih menekankan kasus pelecehan seksual yang menimpa puluhan santriwati di sebuah pondok pesantren daerah Lombok Barat.

Sejumlah santri itu menjadi mangsa oknum ustadz di pesantren tersebut dengan cara manipulasi.

Caranya mirip seprti karakter Walid dalam film Bidaah yang sempat viral di media sosial.

Ikuti program paket Iftar, hotel Pullman Lombok berikan hadiah umroh gratis untuk pria ini

Nunung menyatakan, sebelum kasus itu menjadi viral, timnya sudah mengunjungi lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

“Sebelum menjadi viral, pengecekan telah dilakukan. Data tersebut diperoleh pada tanggal 12 April melalui media sosial. Kabid PPD Lombok Barat memberikan tugas kepada rekan-rekan untuk melakukan pengawasan. Menentukan apakah informasi tersebut akurat atau tidak,” ujar Nunung, Rabu (23/4).

Ia mengungkapkan bahwa semua jenis proses hukum akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Lakukan rapat paripurna, DPRD NTB harap 4 Raperda memberikan dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat

Namun, pihaknya juga langsung menegaskan bahwa para korban telah menerima pendampingan.

“Kasus hukum ini kami serahkan kepada APH. Tugas kami di sini adalah memastikan bahwa pihak yang terkena dampak mendapatkan bimbingan. Itu yang akan kami jamin. Bantuan hukum bisa. Penyembuhan psikologisnya juga bisa,” kata Nunung.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menurut Nunung, telah memberikan sejumlah petunjuk dalam penanganan permasalahan ini.

“Pak Gubernur pun segera memberikan tanggapan. Sejak kemarin kami telah menerima petunjuk dari beliau (gubernur) untuk memastikan para korban segera mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, hari ini rekan-rekan sudah berada di lapangan,” jelas Nunung.

DP3AP2KB telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait untuk melaksanakan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

“Jadi, kami telah melakukan rapat. Kami mengundang dari Kemenag tingkat Kabupaten dan Provinsi, kepolisian, Dikbud, Kominfotik, serta DP3AP2KB tingkat Kabupaten. Kami membicarakan tindakan yang telah, sedang, dan akan kami ambil,” kata Nunung.

Ke depan, DP3AP2KB akan terus memperkuat upaya pencegahan lewat berbagai sosialisasi.

“Selain itu, kami juga akan mengadakan pertemuan dengan para pimpinan pondok pesantren,” ungkap Nunung.***

Bagikan

Artikel Terkait