Selain itu, penerimaan siswa baru juga selalu mengalami perubahan. Tadinya dengan sistem PPDB sekarang karena beda Menteri beda lagi kebijakan dan terjadi lagi perubahan sistem penerimaan siswa baru.
“Kok kayak STNK saja tiap tahun diperbarui, sementara PPDB saja pelaksanaannya belum maksimal dan belum sesuai dengan regulasi,” nilai Sutikno.
Menanggapi sejumlah persoalan ini, mewakili Ketua Komisi V Didi Sumardi meminta kepada Dewan Pendidikan agar melakukan kajian dan penelitian tentang kebenaran semua temuan tersebut. Pasalnya sebuah penilaian dilapangan harusnya didahului dengan sebuah kajian tertulis agar jelas arah tuntutannya.
“Saya minta tolong kepada Dewan Pendidikan sebagai lembaga pengawas pendidikan di NTB agar sebaiknya membuat sebuah kajian yang analisis dan perspektif,” pinta Didi Sumardi.
Setelah membuat kajian, Dewan Pendidikan bisa membawanya ke komisi V sehingga Komisi V juga bisa dengan mudah memahaminya dan melengkapinya untuk diajuan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan masukan, saran dan usulan agar dapat dibahas dalam rapat Paripurna.
Mengenai PPDB, Didi Sumardi juga menyarankan untuk menunggu kejelasan regulasi dari pusat.
“Kami akan mengundang Dikbud untuk RDP (rapat dengar pendapat) dan mengundang bapak-bapak juga. Kami berharap PPDB kita bisa lebih baik dari sebelumnya,” tambahnya.
Didi Sumardi sangat sadar, bagaimanapun sistem penerimaan siswa baru nantinya tidak akan bisa menghilangkan masalah.
“Namun paling tidak ada upaya kita untuk meminimalisir dan meningkatkan kualitasnya sehingga nantinya bisa berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan kita,” ucap mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini.***
