KUPAS NTB – Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, yang akrab di sapa Miq Gita, membuka Seminar Nasional bertema “Transformasi Pembangunan NTB Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Seminar nasional juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian kerja sama (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Universitas Brawijaya, dan Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Brawijaya Multi Usaha, dilaksanakan di Lombok Raya Hotel, Selasa (27/05).
Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Miq Gita menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya yang sudah berkenan hadir dalam seminar tersebut.
Terlebih sudah menandatangani kerja sama (MoU) yang ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penelitian, meningkatkan kualitas SDM dan SDA, dan Implementasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan kemaslahatan masyarakat NTB.
“Pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Rektor dan jajaran di tempat ini, Wabil khusus tadi kita sudah menandatangani Kerja sama, tentu ikhtiar kami untuk terus meningkatkan kualitas SDM,” ujar Pj Gubernur.
Pj Gubernur Miq Gita menekankan pentingnya transformasi pembangunan untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan potensi NTB secara maksimal.
Infrastruktur di NTB, khususnya di Lombok jalan-jalan terkoneksi dengan baik dan luas, di samping itu juga kurang lebih sudah terbangun 17 bendungan-bendungan besar kebetulan bendungan tersebut di bangun di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kedepan akan mengukuhkan Provinsi NTB sebagai lumbung pangan Nasional dan semua itu berkat dukungan dari Kementrian PUPR.
“Infrastruktur di NTB pulau Lombok khususnya jalan-jalanya terkoneksi dengan baik dan luas, di samping itu juga kurang lebih sudah terbangun 17 bendungan-bendungan besar, Kedepan akan mengukuhkan Provinsi NTB sebagai lumbung pangan nasional,” katanya.
Pj Gubernur juga menyampaikan NTB saat ini sedang pada satu tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) harus di break down dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Demikian juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) harus di break down dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Dirinya berharap kedepan arah dan gerak pembangunan pusat dan daerah terjadi sinkronisasi dalam hal investasi tidak ada terjadi delay-delay investasi.
