KUPAS NTB – Calon Walikota Mataram H Lalu Aria Dharma BS SH dan Calon Wakil Walikota Mataram H Weis Arqurnain, Lc, M.Ag (AQUR) telah menuntaskan visi dan misinya dengan melihat keadaan Kota Mataram secara keseluruhan.
Keseluruhannya dipantau berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2025-2045.
Rencananya, yakni Rp1 miliar per kelurahan ini dinilai sangat wajar dan sangat didukung APBD Kota Mataram.
Karena kelurahan tidak memiliki anggaran penuh, maka anggaran tersebut dengan mudah disalurkan ke 50 kelurahan tersebut.
Selama ini banyak program yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan bersumber dari APBD.
Dari dokumen visi dan misi, pasangan AQUR memiliki konsep yang indah dan sangat detail.
Partai koalisi sangat detail dan terbuka dalam mengembangkan visi dan misinya bersama mitra AQUR.
Anggota tim Kampaye, Ahmad Azhari Gufron mengatakan, beberapa program tersebut memang sangat diperlukan mengingat situasi dan fakta aktual di lapangan di Kota Mataram.
“Sangat detail dari program dan sasaranya, kita sudah diskusi pajang terkait dengan kondisi Kota Mataram,”
“Masih banyak kampung-kampung kumuh, sampah yang tidak terkelola dengan baik, kedepan bisa lebih dioptimlakan ketika pasangan AQUR memimpin,” katanya.
Beberapa program komprehensif dalam Visi dan Misi telah tergabung dalam KPUD Kota Mataram.
Serta Mataram berprestasi, program beasiswa bagi siswa kurang mampu, penetapan standar ISO pengelolaan sampah di seluruh OPD, relawan guru, relawan tenaga kesehatan, kader Karin, RT, Lynmas, Posyandu dll.
Dengan peningkatan insentif, marbot dan sejumlah pengurus tempat ibadah lainnya dan guru mengaji meningkat 100%.
Sementara Mataram Kreatif membangun kawasan ekonomi unggul berbasis UMKM, peningkatan sarana olah raga, pembangunan infrastruktur pariwisata berbasis teknologi (smart city), dan pemberian pinjaman sebesar Rp 1 miliar per kelurahan.
Selain itu, Mataram Responsif juga mencakup pembangunan desa digital dengan Wi-Fi gratis di seluruh area, penciptaan ruang kreatif bagi pekerja seni dan budaya, serta pelibatan pemangku kepentingan pembangunan, pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, dan penguatan media, khususnya perempuan.
