Ia menegaskan bahwa implementasi pemanfaatan DBH CHT atau DBH lainnya harus memperhatikan SOP yang telah ditetapkan dalam peraturan.
“Siapkan data yang valid dan kerjakan koordinasi dengan Disnaker Kabupaten/Kota, agar perlindungan sosial tahun ini bisa benar-benar dirasakan oleh tenaga kerja rentan di NTB,” tegasnya.
Ia mendorong para Pengawas ketenagakerjaan untuk lebih proaktif dalam melaporkan dan menangani masalah-masalah ketenagakerjaan.
Kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan yang telah ditentukan.
“Mari kita tetap memelihara sinergi dan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan agar sektor usaha dan tenaga kerja di NTB semakin berkembang dan sejahtera,” tutupnya.
Dalam laporannya, Darmawati Arifin, Kepala Bidang Pelayanan yang berperan sebagai Pjs. Pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, menegaskan betapa pentingnya kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker.
“Kedua lembaga ini saling terkait dalam menjamin perlindungan pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku,” katanya.
Forum ini membahas kepatuhan perusahaan terhadap Pendaftaran Sebagian (PDS), termasuk PDS Program, PDS Tenaga Kerja, serta PDS Upah, untuk memastikan semua pekerja memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.
“Partisipasi aktif dan tertib dalam pembayaran iuran adalah hak pekerja yang perlu kita lestarikan bersama. Oleh karena itu, sebagai langkah lanjutan, kami akan melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan secara rutin agar kerjasama ini berlangsung efektif dan memberikan dampak yang nyata,” tambah Darmawati.
Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker semakin diperkuat, sehingga dapat menemukan solusi terbaik untuk menjamin perlindungan tenaga kerja yang maksimal di NTB.***
