KUPAS NTB – Wagub NTB, Ummi Dinda secara langsung menyambut kedatangan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI) Christina Aryani di Pendopo Tengah Gubernur NTB, pada hari Rabu (26/3).
Dalam kesempatan itu, Ummi Dinda, sapaan Wagub, menyatakan bahwa kedatangan Wamen P2MI adalah momen berharga bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk membahas berbagai isu mengenai PMI di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat Provinsi NTB untuk menjadi PMI di luar negeri, sehingga menjadikannya pengirim PMI terbesar keempat secara nasional.
“Sekali lagi, ini merupakan kesempatan untuk kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang tentunya jadi evaluasi kita bersama,”
“Kedatangan Ibu Wamen menjadi momen emas untuk menyampaikan dan membedah apa yang terjadi di Provinsi NTB dan akan menjadi bahan pembahasan di tingkat Kementrian,” kata Ummi Dinda.
Sementara itu, I Gede Putu Aryadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, menjelaskan sejumlah masalah terkait PMI di NTB serta langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov NTB untuk mengatasi hal tersebut.
Ummi Dinda lakukan audensi dengan Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak terkait peleburan DP3AP2KB
Di antara hal-hal tersebut, berdasarkan persentasinya, minat masyarakat untuk menjadi PMI di Provinsi NTB sangat tinggi.
Berdasarkan data yang tersedia, jumlah masyarakat yang berminat menjadi PMI pada tahun 2024 di Provinsi NTB adalah 37.900 orang, sedangkan jumlah penempatan yang tersedia hanya 31.000.
Dari total ini, sektor informal merupakan sektor yang paling banyak menjadi tujuan para PMI.
Terdapat sekitar 70% sektor informal dan 30% sektor formal yang saat ini menjadi tujuan mereka.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kadis, karena sektor Formal menghadapi sejumlah masalah.
Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya keterampilan calon PMI untuk dapat berkontribusi di sektor formal.
Menurut jumlah pengangguran tertinggi, diduduki oleh lulusan SMK sebesar 4,73%, sedangkan lulusan pendidikan vokasi mencapai 4,63%.
“Artinya yang paling banyak bekerja adalah latar pendidikannya SMP ke bawah,” tegas Kadis.
Namun, masalah ini diantisipasi oleh Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda melalui pelaksanaan up skilling bagi Calon PMI di NTB agar ke depannya dapat bekerja di sektor formal di luar negeri.
