KUPAS NTB – Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025 yang diadakan Bapenas RI secara virtual di Ruang Rapat Sekda NTB, Senin (17/03).
Di Provinsi NTB, tingkat kemiskinan pada September 2024 mencapai 11,91 persen, mengalami penurunan sebesar 1,00 persen poin dibandingkan Maret 2024 dan turun 1,94 persen poin dibandingkan Maret 2023.
NTB berada di peringkat ke-12 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, sedangkan Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Miq Gite mengungkapkan bahwa Provinsi NTB telah keluar dari daftar 10 besar Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, per September 2024 berada di peringkat 12, sebelumnya pada tahun 2023 berada di posisi 8.
“Ikhtiar – ikhtiar yang kita lakukan dari tahun 2023 hingga 2024 bekerja sama, Alhamdulillah ada hasil yang signifikan, sehingga kita tidak termasuk dalam 10 besar Provinsi termiskin tersebut,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa usaha-usaha yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk bekerja lebih giat, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang lebih cepat.
Wagub NTB Ummi Dinda sebut KLU harus welcome dengan perubahan pariwisata
“Dalam kondisi seperti ini, kita tidak menginginkan adanya guncangan, yang bisa mengakibatkan nilai kita tidak semakin bertambah dan menjauhkan posisi kita,” ujarnya.
Kerjasama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota di NTB perlu terus diperkuat, agar perkembangan ekonomi berjalan lebih baik dan masyarakat menjadi sejahtera dan makmur.
“Harapan kita adalah terciptanya sinergi dalam upaya jihad melawan kemiskinan di daerah kita, kita arahkan sumber daya yang ada untuk mendorong pembangunan ekonomi, agar kesejahteraan dapat terwujud bersama,” tuturnya.
Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam, Bappeda Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, menyatakan bahwa beberapa strategi dalam penanganan kemiskinan meliputi peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, dan pengurangan area-area kemiskinan.
