Iklan lotim

Protes krisis air dan limbah perusahaan, masyarakat Gili Indah Bersatu gelar aksi demo di Kantor Pemda dan DPRD

Masyarakat Gili Indah Bersatu gelar aksi demo.
Protes soal krisis air dan limbah, masyarakat Gili Indah Bersatu gelar aksi demo di kantor Pemda dan DPRD Lombok Utara. (Polres Lotara).

KUPAS NTB – Masyarakat Gili Indah melakukan aksi demo yang mengatasnamakan Gili Indah Bersatu, menuntut Pemda atas krisis air yang terjadi.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Didik Putra Kuncoro S.I.K., M.Si menyampaikan, bahwa adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat Gili Indah Bersatu itu merupakan hak seorang warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

“Demo digelar sehubungan dengan tuntutan masyarakat tentang krisis air yang di alami selama ini di 3 Gili serta tidak beroperasinya salah satu PT di Gili Meno dan masalah isu limbah salah satu PT di Gili Trawangan yang mengelola air bersih,” jelas Kapolres.

Guna menciptakan keamanan dan ketertiban, Polres Lombok Utara melaksanakan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Gili Indah Bersatu ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Lombok Utara, pada Senin (3/6/2024).

“Ini juga merupakan kewajiban kami sebagai anggota Polri yang wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengawalan dan pengamanan aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Gili Indah Bersatu dengan tujuan agar kegiatan berjalan dengan aman dan damai serta tidak anarkis,” lanjut AKBP Didik.

BACA JUGA:   Edarkan puluhan poket sabu, seorang sopir digerebek Tim Opsnal Polsek Wawo

Aksi demo masyarakat Gili Indah Bersatu ini diikuti sekitar kurang lebih 250 orang, sementara Polres Lombok Utara menerjunkan 114 personel guna memberikan pengamanan. 

Massa melakukan kegiatan demo dari Kantor BKKPN Kupang wilayah Konservasi Kabupaten Lombok Utara yang bertempat di Bangsal Pemenang. 

Kemudian massa langsung menuju Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara  dan terakhir massa langsung menuju ke Kantor Bupati Lombok Utara.

Kapolres menyampaikan bahwa adanya krisis air di Desa Gili Indah karena air merupakan kebutuhan utama masyarakat yang digunakan untuk hajat hidup orang banyak. 

Maka harus mendapat perhatian yang serius dan ini merupakan tugas dari pemerintah daerah yang akan mengambil kebijakan.

“Kami dari pihak Kepolisian hanya bisa memberikan pengamanan agar kegiatan unjuk rasa atas apa yang menjadi keluhan  masyarakat bisa tersampaikan dengan baik tanpa adanya perbuatan yang anarkis dalam melakukan kegiatan unjuk rasa,” ujarnya.

BACA JUGA:   Dukung Pemilu damai, Pj Bupati Lombok Timur hadiri gebyar hiburan rakyat
Bagikan

Artikel Terkait