Komisi Pemberantasan Korupsi kerap kali melakukan tangkap tangan terkait pejabat yang terlibat proyek pengadaan barang dan jasa dengan pihak swasta. KPK gencar melakukan pemantauan kasus korupsi di sejumlah daerah. Terlebih dalam waktu dekat akan digelar pilkada, yang konon menghabiskan biaya cukup tinggi. Kebanyakan pejabat, mulai ambil ancang-ancang menyiapkan dana kampanye pencalonannya.
KPK tidak memberi toleransi alasan apapun terhadap tindakan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Jika terbukti bersalah, pihaknya akan melakukan proses hukum. KPK tidak akan melakukan tebang pilih terhadap oknum pejabat atau pihak swasta yang terlibat dugaan tindak pidana korupsi. Jika cukup bukti, akan ditindak. ***
