Sehingga masyarakat yang datang merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat.
“Prinsipnya, bagaimana pelayanan publik ini semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus izin,” ujar Taofik.
Ia menjelaskan, pembangunan MPP merupakan salah satu fokusnya sebagai Pj Bupati, di samping memerangi stunting dan meningkatkan Universal Health Coverage.
Pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik ini diproyeksikan menelan biaya Rp1,807 miliar dari pagu anggaran Rp1,826 miliar yang dialokasikan dari APBD tahun 2024.
Sementara itu, terkait pendanaan, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur Achmad Dewanto Hadi, mengatakan bahwa pembangunan MPP bisa diefisienkan.
“Kita bisa efesiensi. Karena hasil lelang Rp1,807 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan 1,825 miliar,” kata Achmad Dewanto Hadi.
Ia menyebut, secara struktur, tidak ada yang berubah dari gedung Inspektorat sebelumnya. Namun lebih banyak pekerjaan arsitektur, karena sisi bangunan akan berubah dengan motif khas “Sasak Subahnala”.
Proses pembangunannya, ungkap Dewanto, ditargetkan rampung pertengahan Juni 2024 dengan tersedia 20 jenis layanan dari berbagai instansi, termasuk dari PT Bank Syariah NTB.
Pengerjaan akan dikebut karena pada pertengahan bulan Juni akan ada peluncuran serentak dari Kementerian PANRB bersama MPP di Bima dan Kabupaten Lombok Utara.
Mulai Panen Raya, Bulog Lombok Timur Targetkan Serap 15 Ribu Ton Gabah dari Petani
