Tidak hanya itu, target PAD pada tahun 2024 ini pun diturunkan dan lebih masuk akal untuk dicapai dengan pencapaian minimal Rp420 miliar.
Sebagai bentuk usaha maksimal, salah satu bentuk penarikan pajak yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sesuai dengan kesepakatan dengan asosiasi penambang sebelumnya.
“Kita akan menggeser pola penarikan pajak MBLB ini yang kemarin kita fokus misalnya di pintu keluar itu nah sekarang sudah ada kita mulai kesepakatan dengan kerjasama dengan para penambang,” kata M Juaini Taofik.
Tidak hanya itu, pendapatan dari sektor pasar pun terus memberikan pendapatan yang cukup besar setiap harinya.
Tentunya dengan banyak dukungan masyarakat akan semakin membantu daerah bisa mencapai target PAD.
Sehingga nantinya Pemkab Lombok Timur semakin leluasa untuk meningkatkan pelayanan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.***
