KUPAS NTB – DPRD NTB mendukung proposal Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengenai penyederhanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD NTB telah menerima rancangan peraturan daerah untuk perampingan OPD dan saat ini sedang dalam proses pengkajian.
“Itulah kenapa kita dukung dilakukan perampingan, selain untuk efesiensi anggaran. Tapi dengan makin ramping, birokrasi akan semakin lincah dia bergerak,” kata Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Isvie menyatakan bahwa dengan penyusutan OPD itu, tidak hanya akan memberikan keuntungan untuk efisiensi anggaran.
Namun juga untuk memaksimalkan kinerja. Dengan semakin efisiennya birokrasi, kinerja birokrasi akan semakin meningkat.
“Soal perempuan itu banyak yang berharap jadi satu dinas atau badan tersendiri, saya kira juga itu patut untuk diperhatikan. Karena kita tahu persoalan perempuan di NTB sangat lah banyak, kasus-kasus perempuan sungguh sangat banyak,” ia menyatakan.
Luar biasa, Zulhas percaya Muazzim Akbar pimpin sementara DPW PAN Bali
Isvie juga menyebutkan beberapa OPD yang dianggap terlalu besar perlu untuk diperkecil.
Di antara instansi tersebut adalah Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi yang kini berdiri sendiri agar disatukan menjadi satu OPD.
Demikian pula, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan sebaiknya digabungkan menjadi satu.
Meski begitu, ia tidak sepenuhnya setuju dengan semua rencana OPD yang akan disederhanakan.
Sesuai dengan rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan.
Isvie menolak rencana penggabungan tersebut karena masalah perempuan di NTB tidak bisa dipandang sepele.
Masalah perempuan di NTB masih menyisakan banyak isu, oleh karena itu dianggap penting adanya lembaga khusus yang mengurus masalah perempuan tersebut.
“Kita tahu di NTB itu tidak nyaman perempuannya, karena banyak kasus kekerasan, pelecehan, banyak terjadinya perceraian dan seterusnya. Saya kira perlu satu badan tersendiri yang menangani masalah perempuan,” kata Isvie.
Isvie menjelaskan bahwa Provinsi NTB termasuk salah satu daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian serius.
