“Hingga jika dikalkulasikan dari 6,3 persen itu ada sebanyak 57 ribu masyarakat yang belum terdaftar,” kata M Juaini Taofik.
Oleh karena itu, M Juaini Taofik memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah.
“Kita pastikan itu gratis, karena Pemda yang biayai,” sambung M Juaini Taofik.
Dengan hal ini, Pj Bupati Lombok Timur meminta data perdesa untuk memudahkan pendataan masyarakat yang belum tercover BPJS.
“Yang ingin saya sampaikan PBI JK dan PBI APBD berbeda, dimana PBI JK harus melewati data DTKS kalau PBI APBD ini kita yang menanggung sehingga cukup bawa KTP saja,” kata M Juaini Taofik.
M Juaini Taofik juga mengungkapkan bahwa kartu BPJS tidak hanya digunakan saat sakit saja.
Masyarakat hanya perlu mendaftarkan NIK saja untuk mendapatkan manfaat dari program BPJS ini.
“Saya mengimbau bagi warga, mana bapak ibu yang belum merasakan manfaat BPJS aktif cukup datang ke faskes ataupun BPJS, tunjukkan KTP nanti akan disana terekam NIK-nya,” kata M Juaini Taofik.
Pj Sekda Lombok Timur, Hasni mengatakan, saat ini anggaran untuk BPJS APBD juga meningkat beriringan dengan meningkatnya UHC daerah.
