BBPOM di Mataram juga telah bersurat kepada GP Farmasi Prov NTB untuk melakukan kajian kewajaran frekuensi dan jumlah terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan pemesanan antibiotik.
“Berdasarkan kajian sejawat Apoteker Penanggung Jawab (APJ) PBF apotek pemesan obat menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter maka jangan dilayani, pendistribusian antibiotik hanya untuk kebutuhan pelayanan kefarmasian atas resep dokter. Jika ditemukan pelanggaran berulang kami bisa memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kepala BBPOM di Mataram
“Peran teman-teman APJ sekalian sangat penting dan strategis dalam pengendalian AMR di NTB, saya harap seluruh PBF dalam mendukung kebijakan ini sebagai upaya mencegah penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dan paling penting menjaga kesehatan masyarakat,” pungkasnya. ***
