KUPAS NTB – Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram gelar Studium Generale bertema “Inovasi Kebijakan Daerah Berbasis Inklusi Sosial Keagamaan” di Auditorium UIN Mataram, Senin (20/10).
Kegiatan akademik ini dibuka oleh Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. Mashun Tahir, M.Ag., dan dihadiri ratusan mahasiswa serta dosen.
Acara menghadirkan tiga narasumber yang mewakili unsur pemerintah daerah dan legislatif, yakni Staf Ahli Gubernur NTB bidang Sosial Kemasyarakatan, Dr. H. Ahsanul Khalik, M.H., perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, Lalu Suryadi, S.P., M.M., dan anggota DPRD Provinsi NTB dari Bapemperda, Ali Usman Ahim, S.Ag., M.Pd.
Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti pentingnya inovasi kebijakan publik yang berakar pada nilai-nilai sosial dan keagamaan, terutama dalam menjawab tantangan masyarakat multikultural di Nusa Tenggara Barat.
Perwakilan BRIDA NTB, Lalu Suryadi, menekankan bahwa inovasi kebijakan harus memastikan prinsip “no one left behind” dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Ia juga memaparkan berbagai program unggulan daerah yang berorientasi inklusi sosial keagamaan, antara lain Program NTB Berkah, Pesantren Ramah Sosial, Mawar Emas NTB, serta Musrenbang Inklusif dan Posyandu Disabilitas.
Sementara itu, Dr. Ahsanul Khalik menyoroti bahwa keberhasilan inovasi daerah bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Sedangkan Ali Usman Ahim dari DPRD NTB menegaskan pentingnya dukungan regulasi dan peraturan daerah yang berpihak pada nilai keadilan dan kemanusiaan.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi akademik sekaligus wahana memperkuat hubungan antara kampus dan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan publik yang humanistik dan berbasis riset sosial-keagamaan.
“NTB telah menunjukkan praktik baik dalam mengintegrasikan nilai agama, sosial, dan riset dalam kebijakan daerah. Hal ini patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
