KUPAS NTB – Konsep membangun sektor kesehatan tak bisa disusun secara normatif melainkan harus bersifat partisipatif. Artinya harus melibatkan semua elemen dan unsur yang dalam masyarakat. Ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah pusat sudah mengurangi alokasi kesehatan 5 persen melalui APBN kepada seluruh daerah.
Hal ini diungkap Calon Wakil Gubernur NTB HM Suhali FT mendapat pertanyaan dari panelis terkait pembangunan sektor kesehatan, khususnya soal ketersediaan tenaga media, dalam Debat Pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang digelar KPU di Hotel Lombok Raya Mataram Rabu (23/10) malam.
Pada kesempatan itu, Abah Uhel, sapaan akrabnya, mengatakan, ketersediaan jumlah tenaga medis yang merata di seluruh NTB menjadi sesuatu yang urgen dan tidak bisa ditunda.
Karena kesehatan adalah layanan dasar bagi masyarakat, sehingga dalam aktualisasinya tidak bisa ditawar tawar.
“Kami itu komitmen paling awal, wujudkan masyarakat yang sehat. Tapi paling penting dari itu, infrastruktur mendukung harus jadi perhatian kita. SDM jadi perhatian,” tegas Uhel.
Artinya ketecukupan tenaga medis harus dbarengi dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan para tenaga media itu sendiri. Jika kesejahteraan mereka terpenuhi denan baik, minat tenaga media yang ingin mengabdi di NTB akan semakin besar.
Selain itu, dalam pembangunan kesehatan, Abah Uhel menilai tak bisa hanya dituangkan dalam wacana normatif, harus bersifat Partisipatif.
“Jadi untuk mengantisipasi kekurangan tenaga medis seperti yang terjadi sekarang ini, Partisipatif masyarakat sebagai solusi terbaik,” ucapnya.
Artinya, dengan sistem Partisipatif, masyarakat mampu menjaga kesehatan dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, dusunnya, desanya dan seterusnya. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang membutuhkan tenaga medis karena mampu menjaga kesehatan diri dan lingkungannya agar tidak sakit.
“Sesuai moto kami, bersatu padu menuju NTB Gemilang, bersatu untuk menciptakan sehat gemilang” kata mantan Bupati Lombok Tengah dua periode ini.