KUPAS NTB – Dalam Bincang Kamisan yang digelar oleh Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertema: “Koperasi Merah Putih, Sudah Siapkah NTB?” di Ruang Command Centre UPTD Pusat Layanan Digital, Kamis, 17/7/25, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil NTB Lalu Hamdi menyatakan, Koperasi Merah Putih (KMP) menjadi energi baru terutama untuk desa berdaya dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi desa,
Pasalnya, pembentukan KMP pada setiap desa dan kelurahan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di NTB.
Lalu Hamdi menilai, keberadaan KMP yang disandingkan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mempercepat desa-desa menjadi mandiri dalam bidang ketahanan pangan, sosial, ekonomi, hingga ekologi.
Dari total 1.021 desa yang tersebar pada delapan kabupaten di NTB, saat ini ada sebanyak 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Program desa berdaya yang dicanangkan Pemerintah NTB bertujuan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan dalam program kerja desa berdaya itu sudah ditetapkan 20 program prioritas, salah satunya KMP.
Lalu Hamdi juga menyampaikan, meski BUMDes dan KMP adalah dua lembaga ekonomi tingkat desa yang bertujuan membangun kemandirian desa, namun kedua entitas usaha itu punya perbedaan.
Usaha yang dikelola BUMDes terintegrasi dengan program pemerintah desa dan berfokus kepada peningkatan pendapatan asli desa.
Sedangkan, KMP berfokus terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan gotong-royong dan kekeluargaan.
“Kami mengutamakan mutualisme dalam pengelolaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Kalau harus bersaing usaha, maka bersaing secara sehat,” tega Lalu Hamdi.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad Mashyuri, menegaskan jika KMP bukan milik pemerintah dan akan dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
