KUPAS NTB – Pemerintah Pemerintah Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dibawah kepempinan H Lalu Muhamad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Putri membuktikan komitmennya untuk menjadikan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Buktinya, Pemprov mengalokasikan dana fantastis demi memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak. Termasuk Rp60,5 Miliar untuk rekonstruksi dua ruas jalan provinsi di KSB dan Kabupaten Lombok Timur.
Selasa (23/9) lalu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung persiapan pelaksanaan rekonstruksi dua ruas jalan utama yang telah mengalami kerusakan berat selama bertahun-tahun.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Penjabat Sekda Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi.
Dua ruas yang akan direkonstruksi adalah Simpang Pototano – Simpang Seteluk (KSB) sepanjang 3,8 Kilometer (jalur 2) dan Tanjung Geres + Pohgading (Lombok Timur) sepanjang 4 Kilometer (jalur 1). Kedua ruas ini merupakan jalur penting penghubung sentra produksi dan distribusi hasil pertanian serta material ke berbagai wilayah, termasuk keluar daerah.
Kerusakan berat di ruas tersebut sebagian besar disebabkan oleh buruknya sistem drainase dan pengelolaan air di sepanjang jalan. Akibatnya, saat musim kemarau, warga harus menghadapi polusi debu yang tinggi, sementara di musim hujan, kondisi jalan menjadi becek dan sulit dilalui.
Gubernur menegaskan pentingnya kunjungan ini untuk memastikan seluruh proses persiapan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.
“Kami ingin memastikan proyek ini dilaksanakan secara serius, tepat waktu, dan dengan kualitas yang baik karena jalan ini sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Rekonstruksi dua ruas jalan ini didanai melalui APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, yang dialokasikan Rp 32,5 Miliar untuk ruas Simpang Pototano -Simpang Senteluk yang dikerjakan oleh PT Niat Karya. Dan Rp 28 Miliar untuk ruas Tanjung Gere Geres – Pohgading, yang dikerjakan oleh PT Fima Kencana Kertasari.
Proses pengerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 3,5 bulan, sehingga diperkirakan pada Desember 2025 masyarakat sudah bisa kembali menggunakan akses jalan ini secara normal.
